Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis. Foto : Mentari/mr

Komisi V DPR RI menyetujui penambahan pagu alokasi anggaran  Kementerian Perhubungan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar Rp 441,5 miliar. Penambahan pagu tersebut diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas destinasi wisata prioritas dan super prioritas.

“Seluruh fraksi memberikan persetujuan terhadap alokasi penambahan dan untuk secara detail penambahan itu diperuntukkan untuk apa akan dibahas dengan masing-masinh Dirjen," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis usai memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Fary menuturkan penambahan anggaran tersebut telah disepakati dan menjadi kesimpulan rapat. Ia mengingatkan, realisasi penambahan alokasi anggaran tersebut berdasarkan pada instruksi presiden, hasil kunjungan kerja Komisi dan aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja perorangan di daerah pemilihan. “Itu menjadi prioritas yang harus dimasukkan ke dalam program tahun 2020," imbuhnya.

Diketahui, tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur transportasi di lima destinasi wisata super prioritas, yakni Kawasan Strategis Paririwata Nasional (KSPN) Danau Toba (Rp 1,06 triliun),  KSPN Borobudur (Rp 1,238,3 triliun), KSPN Mandalika (Rp 45,9 miliar), KSPN Labuan Bajo (Rp 435,37 miliar) dan Destinasi Likupang dan sekitarnya (Rp 169,89 miliar).

Sementara, enam destinasi pariwisata prioritas antara lain KSPN Morotai (Rp 24,75 miliar), KSPN Wakatobi (Rp 113,1 miliar),  KSPN Tanjung Lesung (Rp 80,6 miliar),  KSPN Tanjung Kelayang (Rp 5 miliar), KSPN Pulau Seribu dan KSPN Bromo - Tengger - Semeru (Rp 5,5 miliar).

“Tambahan anggaran kami usulkan sebagai dukungan Kementerian Perhubungan untuk aksesibilitas pada daerah pariwisata baik destinasi super prioritas maupun destinasi prioritas," tandas Menhub Budi Karya Sumadi. (ann/sf)